mediadepok.com – Diakhir penghujung 2017, Walikota Depok, Mohammad Idris kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini Depok meraih anugerah Dana Rakca sebagai salah satu daerah terbaik se-Indonesia dalam pengelolaan anggaran. Anugerah tersebut diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Walikota Depok Mohammad Idris di Istana Bogor, Rabu (06/12/2017).

Anugerah Dana Rakca sendiri merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat kepada daerah yang berkinerja baik dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan layanan dasar publik dan perekonomian daerah.

Anugerah tersebut merupakan penghargaan yang sangat bergengsi, pasalnya hanya ada tiga provinsi, tiga kota, dan tiga kabupaten saja yang mendapatkannya.

Selain Depok, kota dan kabupaten lainnya yang mendapatkan Dana Rakca yaitu Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten Badung, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Karanganyar.

Sementara untuk kategori provinsi diraih oleh Jawa Timur, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.

“Banyak inovasi yang kita lakukan terkait dengan pengelolaan keuangan, seperti mempermudah komunikasi antara Organisasi Perangkat daerah (OPD) kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) serta memberikan kemudahan kepada mereka dengan menggunakan mekanisme penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) secara online”.. Ujar Mohammad Idris usai menerima penghargaan di Istana Bogor, Rabu (06/12/17).

Acara tersebut juga menjadi acuan untuk para kepala daerah agar memacu kegiatan perekomian tiap-tiap daerah. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang meningkat tiap tahunnya harus diseimbangkan dengan pencapaian pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mohammad Idris juga menambahkan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kota Depok akan terus menerus ditingkatkan, terutama dari segi Sumber Daya manusia (SDM).

“Memang dalam pengelolaan keuangan pelatihan terhadap SDM ini sangatlah penting, demi terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan juga sinkronisasi antara anggaran belanja nasional dengan nasional, jangan sampai tidak seimbang antara program daerah dan nasional” tutur Idris.